Apa sebab wayang kulit dapat bertahan sampai sekarang ? Ini adalah karena dibuat menurut konsep yang matang. Ada rencana dan ada pelaksanaan, serta sebelum itu sudah di”research” matang-matang oleh sang empu dan anak buahnya.

Hal itulah yang membedakannya dengan kesenian tradisionil non klasik dimana pendekatannya bukan dari segi konsep. Kesenian tradisionil non klasik ini contohnya yang paling jelas adalah seni anyam-menganyam, Dimana pola-pola anyaman tidak timbul karena direncanakan terlebih dahulu secara koonsepsionil, tetapi lebih banyak timbul karena segi teknis dan naluri manusia. Dengan kata lain, timbul karena kebutuhan dan kemudian ditambah dengan naluri. Sehingga terbentuk sesuatu yang bersifat estetis. Disini estetis timbul belakangan dan tidak secara konsepsionil direncanakan dulu. Seni semacam ini banyak timbul dikalangan rakyat jelata.

Pada seni tradisionil klasik, semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Ada konsepsinya dan ada rumus-rumusnya. Berkembang dikalangan istana atau keraton, misalnya Solo, Yogyakarta, Cirebon.

Kembali kepada wayang tadi, wayang merupakan suatu seni yang juga termasuk katagori seni tradisionil klasik. Dibuat berdasar suatu konsep yang matang. Tetapi apa sebabnya sekarang begitu ditinggalkan orang ? Nah marilah kita lihat kaitannya dengan sejarah kita.

Perkembangan kesenian dipengaruhi oleh segi lingkungan yang berupa keadaan masyarakat, pendidikan, dan situasi budaya suatu kelompok masyarakat dimana seni tersebut berada. Baiklah kita tinjau satu persatu.

Keadaan masyarakat, sifat dari masyarakat yang sudah maju sudah kita ketahui, yaitu individuil. Sedangkan sifat masyarakat yang belum maju adalah tradisionil. Individuil adalah sikap hidup yang diketahui berasal dari barat. Sedang tradisionil ini merupakan sikap hidup masyarakat timur pada umumnya.

Faktor pendidikan, ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kesenian. Seperti kita ketahui, sistem pendidikan jaman kolonial belanda mengakibatkan kita tidak mengenal lagi kebudayaan tradisionil kita secara utuh. Ini baru dapat diakhiri setelah Indonesia merdeka. Tetapi kita sudah terlanjur tidak kenal lagi dengan kebudayaan kita sendiri. Yang kita kenal adalah semua seni berorientasi ke dunia barat.

Faktor situasi budaya, apabila suatu kesenian tradisionil masih kuat atau hidup, maka ini akan berpengaruh kepada seniman-seniman yang hidup disekitar tempat itu. Demikian pula andaikan kehidupan tidak memperlihatkan seni tradisionil, maka seniman-seniman itu akan mencari pegangan lain yang bukan tradisionil lagi.

Dari tiga hal diatas, jelaslah sudah apa-apa yang menjadikan wayang kita itu menjadi kabur. Yang jelas sekarang kita hidup pada jaman modern, maju. Dan kita tidak menginginkan seni tradisionil kita binasa. Harus ada pendekatan antara hidup modern dan tradisionil. Dan juga harus ada kesadaran bahwa hal itu memang perlu. Di Asia baru satu negara yang diketahui dapat membuat seimbang antara kehidupan modern dengan kehidupan tradisionil yaitu Jepang. Tetapi harus pula diketahui bahwa Jepang tidak mengalami dijajah. Tetapi yang jelas, kehidupan modern dan kehidupan tradisionil Jepang dapat berjalan sejajar, tanpa bentrok. Ini merupakan contoh yang baik bagi kita.

Wayang tadinya merupakan salah satu bentuk upacara tradisionil yang menjadi satu kesatuan dengan kehidupan orang. Tetapi karena faktor-faktor diatas tadi, menjadi satu bentuk seni yang terlepas dari kehidupan. Hanya menjadi tontonan, untuk kesenangan saja. Kalau kita menghidupkan wayang, hanyalah karena “supaya tidak punah”, merupakan kebudayaan lama, sisa-sisa leluhur kita. Tetapi bukan karena pribadi membutuhkan, secara utuh wayang, tidak menghayatinya untuk apa kita menghidupkannya, bukan dari segi estetisnya, bukan pula dari segi isinya. Padahal suatu seni hanya dapat hidup bila dibutuhkan. Orang mempunyai seni memainkan wayang, karena ia ingin dan butuh suatu media untuk melambangkan sesuatu yang diinginkan, melemparkan pesan kepada orang lain, memuaskan emosi, kesedihan, kegembiraan, perasaan-perasaan lain, yang menjadi uneg-uneg. Jadi bukan sekedar untuk disuguhkan kepada penonton.

Wayang ini harus menjadi kebutuhan pribadi seseorang dulu untuk dapat kembali seperti jaman lampaunya. Serta harus dicintai sepenuh hati.

Tendensi bahwa wayang ini akhirnya hanya menjadi bahan tontonan saja yang hanya dimainkan sekedar untuk menyenangkan hati, pesta-pesta, itulah yang akhir-akhir ini yang kita lihat. Kalau pada kebudayaan barat, dikenal adanya gerakan total theatre, yaitu gerakan untuk menyatukan antara pertunjukan dan penonton menjadi kesatuan; yang akhir-akhir ini meluas. Dan kita ikut-ikutan mencontohnya, Begitu ? Padahal yang pada jaman sekarang disebut dengan total theatre, pada wayang kulit sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Wayang kulit menjadi kesatuan dengan hidup, kebutuhan kita sehari-hari. Malahan sekarang kita berusaha membuat jarak antara pertunjukan dengan penontonnya. Ini dapat kita lihat dalam pertunjukkan wayang, dibuat panggung khusus untuk pemain, dan ada jarak; kemudian baru penonton, jauh dari panggung.

Seni-seni kita pada mulanya, selalu merupakan total theatre, akrab dengan penonton. Tetapi oleh ulah kita sendiri menjadi sesuatu yang berpisah dari kita. Seni bukan lagi menjadi kebutuhan kita, hanya sekedar menghibur. Hanya sampai disitu saja.

Padahal pada wayang kulit, yang disebut kesatuan antara pemain dan penonton sudah dicapai. Bukan dengan dimainkan di panggung, tetapi dengan dimainkan di dalam rumah, di pendopo, penonton berbaur dengan pemain. Sisa-sisa dari ini masih dapat kita lihat pada pertunjukkan yang diadakan di desa-desa.

Pemain dan penonton dalam wayang ini seharusnya sama tinggi kedudukannya, baik itu secara moril maupun secara fisik. Semua menjadi satu kesatuan, bagaimanapun kecilnya peran seorang penabuh, tetapi menentukan keseluruhannya, penontonpun ikut merasakannya andaikata salah seorang penabuh membuat kesalahan. Ini yang disebut dengan kesatuan, total. Semua yang hadir merasa ikut sayang, ikut sedih, ikut marah. Kita dapat melihatnya teriakan-teriakan dari penonton, dan dapat merasakannya dari tabuhan yang keras pada adegan peperangan. Semua yang hadir dalam satu kesatuan.

Kalau kita ingin mengembalikan kesenian semacam wayang ini hidup seperti dulu, terlebih dahulu harus kita cintai dan menjadi kebutuhan kita. Juga pembinaannya, mempelajari kembali makna dan pesan yang ada didalamnya. Jangan membuat garis pemisah antara penonton dengan pemain, yang akan menimbulkan ketegangan, gap dan perasaan tidak enak. Penonton dan pemain haruslah lebur menjadi satu. Sehingga perasaan pemain dan penonton sama.

Pendidikan disini memegang peranan penting, seperti juga pada masa lalu karena pendidikan yang menyebabkan kita mengenal lagi kebudayaan kita. Dengan pendidikan, kita tidak mengenal lagi kebudayaan atau kesenian kita punah atau yang “hampir” punah ini kepada generasi yang akan datang. Apresiasi sebagai jalan mempercepat proses kenalnya. Disini pentingnya pentas-pentas. Semakin banyak pentas, semakin banyak “perkenalan” dengan seni tradisionil.

Prof. Dr. Primadi Tabrani

FSRD-ITB

Makalah . Sarasehan Gelar Seni & Budaya ’98 .

PSTK-ITB . 21-11-98 . Aula Timur ITB .

1. SENI KITA SAAT INI

Seni modern kita umumnya dipengaruhi barat, dan ada yang meninggalkan tradisi. Tak heran bila seni modern kita kehilangan identitas tradisi daerah, namun belum menemukan identitas nasional Indonesia. Para ahli barat bahkan menyebut bahwa seni modern kita terutama seni rupa hanyalah ”variasi” dari seni barat dan karenanya disebut ”kehilangan identitas”.

Tiap jaman memiliki ungkapan sendiri-sendiri. Jadi tak mengherankan bila sebagian seni tradisi telah ”mati” karena kehilangan masyarakat pendukungnya. Sebagian lagi hidup “Senin-Kamis” sungguhpun diupayakan pelestariannya, karena masyarakat pendukungnya makin lama makin sedikit. Sebagian seni tradisi mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan masa kini. Namun dalam upaya ini terjadi ketidak seimbangan karena lebih banyak pengaruh dan kaidah barat yang masuk daripada unsur tradisi yang bertahan.

Hal ini sebenarnya menyedihkan karena di masa lalu kita dikenal sebagai bangsa / suku bangsa yang mampu mengolah apapun yang datang dari luar sehingga tinggi muatan lokalnya, berkembanglah kebudayaan tanpa kehilangan jati diri. Dulu ini dimungkinkan karena kita kenal betul tradisi milik kita, sedang di masa kini dalam hiruk pikuk modernisasi, kita kurang mengenal (untuk tak disebut mengabaikan) seni tradisi. Kekurangan ini antara lain bisa diatasi melalui penelitian seni tradisi. Harus diakui dalam dunia penelitian di Indonesia, penelitian seni tradisi kurang mendapat perhatian.

2. PENGARUH GLOBALISASI

Para futuris telah meramalkan bahwa dalam era global yang saat ini sudah mulai melanda kita, suatu produk / karya tidak cukup bila hanya memenuhi standar internasional, ia sekaligus harus memiliki warna lokal. Bila hanya memenuhi standar internasional, maka siapa yang mau “membeli” dari negara sedang berkembang yang baru berproduksi “kemarin sore”? Ia pasti lebih suka membeli dari negara maju yang telah jelas pemasaran dan layanan purna jualnya. Industri dan seni kita akan dilibas oleh negara maju. Memiliki warna lokal, berarti kita harus meneliti tradisi kita, dan kini ia merupakan soal “hidup atau mati”, artinya bila kita sendiri masih tetap tak mau menelitinya, maka mutiara yang tersimpan dalam tradisi kita akan dicuri negara maju untuk meningkatkan daya saing produk / karya mereka, sesuatu yang saat ini sedang dan akan terus terjadi bila kita tidak berbuat sesuatu. Penelitian seni tradisi bukan sekedar wujud fisiknya atau untuk “kembali” ke masa lalu. Selain untuk dapat menghayati kembali “heritage” kita., sekaligus untuk menemukan konsep seni tradisi yang mungkin tak kalah “modern”nya dari konsep barat dan bisa diangkat untuk seni di masa depan.

3. PENELITIAN SENI TRADISI

Karena penelitian seni tradisi di Indonesia berjalan lamban, maka sejumlah seniman dengan “local genius”nya tak sabar dan secara intuitip menjawab tantangan datangnya era global dan mencipta dengan memanfaatkan konsep seni tradisi untuk karya modern mereka. Umumnya karya-karya jenis ini muncul diseni pertunjukan: Sardono, Bagong, Rendra, Guruh, Hari Rusli, Ki Manteb Sudarsono, Garin Nugroho untuk menyebut beberapa nama.

4. PERLUNYA PENELITIAN BAHASA RUPA

Ada sebuah kisah mengenai sejumlah penduduk di suatu tempat di Afrika yang tiba-tiba bersembunyi di bawah meja saat menyaksikan suatu film kampanye pemberantasan malaria yang diproduksi oleh barat. Hal ini terjadi saat adegan nyamuk malaria yang hinggap di tangan. Karena kecil maka nyamuk di zoom in hingga jadi memenuhi layar. Rupanya bahasa rupa penduduk setempat mengartikan bahwa sesuatu yang digambar sangat besar adalah “dewa yang berkekuatan dahsyat”. Jadi nyamuk malaria yang jahat dan sangat besar adalah makhluk yang menakutkan.

Namun ada kisah lain yang terjadi di daerah Eskimo. Suatu hari seorang missionaris barat menjenguk keluarga Eskimo di iglonya. Di dalam iglo pada dindingnya terpajang beberapa lembar poster yang diperoleh bapak eskimo dari kota. Poster-poster itu dipasang dengan bahasa rupa eskimo : ada yang terbalik, vertikal, horisontal, dsbnya (cara ruang angkasa). Kebingungan dan keterkejutan sang missionaris membuat semua penghuni iglo tertawa, termasuk anak-anak. Bagi mereka sungguh aneh bahwa missionaris kok mendapat kesulitan menikmati gambar yang terbalik.

Jadi yang penting bukan bahasa rupa mana yang dipakai di masa kini, apakah modern atau tradisi, tapi apakah bahasa rupa tersebut serasi untuk kelompok sasarannya.

5. KASUS PENELITIAN BAHASA WAYANG

Makalah ini selanjutnya akan membicarakan penelitian mengenai bahasa rupa wayang, yang telah dimulai sejak tahun 1981, baik wayang batu (relief cerita candi), wayang beber, wayang lontar, wayang golek, maupun wayang kulit. Penelitian terakhir di tahun 1998 adalah tentang tayangan wayang kulit di televisi.

5.1. Sistem NPM dan RWD

Dalam penelitian ini ditemukan apa yang penulis sebut sistem menggambar RWD (ruang waktu datar) yang berbeda dengan sistem barat yang sangat berpengaruh dalam seni rupa, yaitu sistem NPM (naturalis perspektip momenopname). Seni rupa tradisi Indonesia sebenarnya tak pernah dekat dengan sistem NPM. Sistem NPM adalah sistem menggambar yang menghasilkan gambar deskriptip yang mencandera apa yang digambar seperti apa adanya.

Sistem NPM menggambarkan dari satu tempat / arah / waktu (”ceklik” seperti membuat foto). Apa yang digambar di”abadi”kan jadi sebuah adegan yang berupa gambar mati (still picture), dimana gambar di”penjara”kan dalam sebuah bingkai (frame).

Seni rupa tradisi kita lebih dekat dengan sistem RWD yang mencandera dengan stilasi apa yang digambar, dan mampu bercerita tentangnya, seperti yang dilakukan bahasa-kata, tari, drama yang bermatra waktu. Sistam RWD menggambar dari aneka tempat / arah / waktu. Gambar yang dihasilkan berupa sekuen (bukan still picture) yang bisa terdiri dari beberapa adegan, dan gambar tidak di”penjara” dalam frame, tapi “bergerak” dalam ruang dan waktu.

Oleh sebab itu tidak mengherankan bila bahasa rupa tradisi yang RWD itu “filmis” sifatnya karena bermatra waktu, berbeda dengan NPM yang “statis” karena tidak bermatra waktu.

5.2. Beberapa Skema Bahasa Wayang

SKEMA BAHASA RUPA RELIEF

CERITA LALITAVISTARA BOROBUDUR

TABEL CARA BAHASA RUPA WB-JKK

(SISTEM RUANG-WAKTU-DATAR)

SKEMA PERBANDINGAN TEKNOLOGI & BAHASA RUPA

Catatan

Bahasa rupa wayang lontar mirip dengan wayang batu & beber, maka cukup diwakili oleh skema bahasa rupa wayang beber. Wayang golek juga mirip dengan wayang kulit, maka cukup diwakili oleh skema bahasa wayang kulit.

Dari aneka skema ini seniman bisa “berbelanja” warna lokal untuk karya seni masa depan, baik mengangkat seni tradisi ke masa kini, maupun memanfaatkan konsep seni tradisi untuk seni masa depan, hingga memiliki kekhasan, identitas dan warna Indonesia.

Akan dikemukakan beberapa contoh bagaimana bahasa rupa wayang dapat dimanfaatkan untuk komik, pergelaran wayang, penayangan wayang kulit dan wayang golek di TV; untuk “sinetron” golek/wayang kulit; produksifilm/sinetron, dsbnya.

6. PENUTUP

Teori Relativitas Einstein secara populer berbunyi sbb: ” Ruang dan waktu merupakan dua sejoli yang tak dapat dipisahkan. Tiap objek di alam memiliki ruang & waktunya sendiri-sendiri yang tak persis sama satu dengan yang lain, tapi objek-objek itu bisa bersama-sama masuk dalam sebuah tama”.

Bukankah sistem RWD dalam seni rupa adalah ”kata lain” bagi teori relativitas dalam fisikamodern? Bukankah teori kerelatifan ini ”pas” dengan bahasa rupa tradisi wayang yangcontoh-contohnya telah diuraikan di atas? Masih berapa banyak mutiara konsep seni tradisi yang terpendam? Mengapa tidak digali dan dimanfaatkan untuk seni masa depan kita?……

—–16-11-98—–

Sumber Utama

PRIMADI TABRANI, 1991, Meninjau Bahasa Rupa Wayang Beber Jaka Kembang Kuning dari telaah Cara-Wimba dan Tata Ungkapan Bahasa Rupa Media Ruparungu Dwimatra Statis modern, dalam hubunganya dengan Bahasa Rupa Prasejarah, Primitif, Anak, dan Relief Cerita Lalitavistara Borobudur, Disertai doktor, Fakultas Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.

Sumber lainnya

ASTRA, 1983, Kalender Astra 1983, Jakarta.

CALLENFELS, PV van Stein, 1925, De Mintaraga-Basrelief aan de Oud-Javaansche Bouwwerken, PUBLICATIE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE DIENTS IN NEDERLANDSCH INDIE, h: 11, pl: 55.

KROM, N.J.,1927, BARABUDUR-ARCHEOLOGICAL DESCRIPTION, Part I, Martinus Nijhoff, The Hangue.

MCLUHAN, Marshall, 1964, UNDERSTANDING MEDIA, New American Library, New York,

NAISBIT, John & Patricia Aburdene, 1982, MEGATREDS, Megatrends Ltd.

PRIMADI TABRANI, 1993, Bahasa Rupa sebagai Ilmu, Seminar Tunggal Sehari, FSRD-ITB.

———–, 1997, Traditional Visual Art Concepts, a Source to go beyond 2000, ASPACAE, Konperensi Internasional ke-8 Konfederasi Pendidilkan Seni Asia Pasifik, Melbourne, Australiia.

———–, 1998, Pencarian Identitas, Aspek Komunikatif Bahasa Rupa Komik Indonesia, Seminar dan Pameran Komik Nasional, Dirjen Kebudayaan, Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta.

———–, 1998, Sastra Wayang Beber, Lokakarya Penulisan Buku Pinter Sastra Jawa, Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Wisma Pelni, Cipayung.

———–, 1998, MESSAGES FROM ANCIENT WALLS, Penerbit ITB.

WOSPAKRIK, Hans J., 1985, TEORI KERELATIFAN UMUM EINSTEIN, Penarbit ITB.

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi : Nama/tgl lahir : Prof.Dr. Primadi Tabrani, Pamekasan 16-09-1935.

Alamat Rumah : Sangkuriang R’2 Bandung 40135, telp 2504896.

Alamat Kantor : S2-FFSD-ITB, Ganesha 10 Bandung 40132, tlp/fax 2515291.

Keluarga : Istri: Dra.H. Ayu Hasanah; Anak: Oki, Pindi, Luna, Naneng.

Pendidikan : 1991. Doktor (S3), Fakultas Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.

1979. A Course in Television Programme Making, RNTC, Hilversum, Belanda.

1976. Proffessional Training in Tertiary Education, UNSW, Sydney, Australia.

1970. Sarjana (Master) Seni Rupa, Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB.

Pekerjaan : 1998-kini. Komisi Program Doktor FSRD-ITB.

1995-1998. Implementer Program Magister Seni Rupa dan Desain ITB.

1990-1994. Konsultan bidang media ruparungu, Pusdiklat Bakorsurtanal, Cibinong.

1978-1988. Manajer Produksi Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan ITB.

1973-1983. Koordinator TPB-FSRD-ITB.

1970-kini. Dosen FSRD-ITB, sejak 1973 di Trisakti, sejak 1997 di UNPAS.

Bidang Keahlian Aneka bidang a.l.: Pendidikan Seni Rupa, Kreativitas, Gambar Anak, Komunikasi Visual, Media Ruparungu, Bahasa Rupa, Sejarah Kebudayaan.

Hobby Membaca, Menulis, Meneliti, Kegiatan Gambar Anak, Kegiatan Olahraga, Produksi Media Ruparungu.

Buku yang relevan 1995, Gambar sebagai dasar perupa, juga Bahasa Rupa, DRAWING THE IGNORED ART, The Jakarta Post:93-102. 1998,

MESSAGES FROM ANCIENT WALLS, Penerbit ITB

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sumber daya kelautan
4. Sumber daya mineral
5. Hukum
6. Pertahanan dan keamanan

Dari beberapa bidang yang saya sebutkan diatas yang paling pokok adalah 2 bidang yang saling berkaitan yaitu adalah Pendidikan dan kesehatan. kalau dalam kamus filosofi saya bahwa ” kalau rakyatnya sehat pasti orang orangnya cerdas, dan kalau orangnya cerdas pasti sehat”  Apabila kedua bidang tersebut terlakasana maka ketujuh dari bidang bidang yang lain akan tercapai. Dan apa yang di cita-citakan oleh bangsa bakal terlakasana dengan baik. Dengan ini saya mengusulkan kepada pemerintah untuk fokus kedua bidang diatas dan selanjutnya adalah konsentrasi pada bidang kelautan dimana negara kita adalah negara kepulauan. Serta pelaksanaan hukum harus ditegakan dalam melaksanakan pasal 33 ayat 1 “Bumi air dan seluruh kekayan alam lainya dikuasai oleh negara dan di manfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” itu sebagai usulan saya kepada pemerintah dan para calon anggota dewan perwakilan rakyat pada periode 2009 besok. Semoga sukses dan perjuangkan amanat rakyat dengan sebaik baiknya… terimakasih sekelumit pemikiran wong ndeso.

Atas nama seluryh rakyat Indonesia

Ki Kebo Ireng

Sekian lama aku menahan diri

Untuk memberi kebebasan pada hati

Sekian lama aku berdiam diriMendiamkan gejolak hatiMenganaktirikan emosiSemua tenggelam oleh “akal sehat”Terlarut dalam “kehidupan rasional”Rasa cinta aku pahamiSebagai pengabdian pada alam semestaRasa sayang aku mengertiSebagai  pengabdian pada sesamaRasa kasih aku mengertiSebagai satu totalitas mengabdiYang bukan  untuk seorang sajaTernyata itu saja tidak cukup memenuhi kemanusiaankuAku harus mengatakan“Saatnya aku beri kesempatan pada hati untuk bicara”Karena hatiku tak lagi bisa diamHatiku bicara, berteriak keras“ Aku jatuh cinta  padamu wahai gadis berambut mayang”Hatiku berontak, hati menjerit“ Jangan halangi atas nama akal sehat, aku akan bicara , bahwa aku menyayanginya  dan akan selalu merindukannya“Hatiku bergetarSaat dari mulutku meluncur kata – kata“ .  ? ., aku sungguh – sungguh mencintai, mengasihi, menyayangi dirimu. Dan aku berharap hidup bersamamu “Aku bersyukur,Akal sehat mampu menerima suara hatikuKini, hati dan pikiranku berjalan seiringJiwa dan akal sehatku sejalanDalam satu halYang bernama tanggung jawabSebagai konsekuensi dari rasa cinta kasih yang dalamDalam satu kesempatan yang merdekaDalam satu waktu yang diiyakan Tuhan e.s.04.18.03052003

Lautan Yng dipenuhi tintapun tak pernah dapat menguraikannya

Manusia Terlahir olehnya , diatas ranjang dan dipan

Dua Manusia saling beradu dalam kasihnya

Karena dialah kita tercipta , dan kita sirna olehnya

Krapyak , Simbah dalam kespiannya

Longsoran dan Danau, Akibat Gempa dan Patahan

[ Oleh Dauz | dibaca: 35 kali ]

Goyangan gempa yg dirasakan di jogja tidak hanya merusak bangunan tetapi juga merubah topografi atau bentuk rupa bumi. Daerah-daerah berlereng curam yg dalam kondisi kritis menjadi tempat-tempat berbahaya ketika terjadi goyangan gempa. Waktu simposium internasional kebumian awal Agustus 2006 lalu Ibu Dwikorita ‘Longsorwati’ (looh beliau kan ahli perlongsoran hingga meraih Phd loh) menjelaskan didalam simposium ahli kebumian dunia di Jogja awal Agustus lalu. Tapi tulisannya bahasa dewa, aku critanya pakai gambar kartun dan bahasa Tarzan saja ya …

Eh bisa membentuk danau, ngga ? :p

Longsoran yg dipicu gempa.

Gambar disebelah ini memperlihatkan tempat-tempat yg memilki lereng curam. Peta ini dibuat oleh BAISDA Jogja (Badan Informasi Daerah). Perhatikan warna merah merupakan daerah yg lerengnya curam, sedangkan warna hijau daerah yang landai. Di bagian tengah ada kotamadya Jogja dan Bantul berwarna hijau, artinya lerengnya landai kurang dari 8% atau kurang dari 5 derajat. Di sebelah timur dan barat berupa perbukitan dengan lereng curam.

Nah sekarang dibandingkan dengan peta longsoran yg ada. Coba perhatikan lokasi longsoran yg dijumpai oleh Bu Doktor Rita ‘Longsorwati’ ini. Ternyata dibagian timur pegunungan ini terpadat longsorannya. Sedang di bagian barat tidak dijumpai longsoran. Ingat nggak ? beberapa tahun lalu Bu Rita ini juga menangani longsoran di daerah Kulon Progo, namun alhamdulillah, kali ini di Kulon Progo aman dari bencana longsor yg dipicu gempa. Kenapa hayoo ? Iya karena longsoran di Kulon Progo dipicu oleh curah hujan yg tinggi !

OK, kita tengok lagi gambar di atas. Terlihat bahwa memang longsoran (Rock Slide) serta jatuhan (Rock Fall) banyak sekali terjadi pada lereng-lereng yg kritis ini disekitar pusat gempa. Dengan demikian kita tahu bahwa longsoran-longsoran itu memang benar dipicu oleh gempa. Di Pantai Parag tritis anda dengan mudah melihat jatuhan (rock fall) di dinding bukit sebelah timur pantai.

Longsoran yg menyebabkan rumah turun hingga 8 meter !

Mungkin ada yg bertanya-tanya, bagaimana longsoran ini terjadi ? Aku yakin, trus ada yang pingin tahu apakah tanah yg turun ini bisa membentuk danau akibat tanah yg turun ini ? Loh wong contohnya memang ada kok. Di sepanjang patahan Sumatra terdpat dua danau besar yg sangat terkenal akibat pergeseran patahan Sumatar. Jangan-jangan diJogja juga begitu nantinya.

Jangan kuwatir, ketakutan anda memang wajar kok. Lah wong ada rumah yg turun hingga 8 meter dan begeser lebih dari 20 meter je. Apa ndak itu menunjukkan bahwa tanahnya turun ?

Sekarang, mari kita lihat penampangnya. (klick aja kalau mau memperbesar gambarnya, ya).

Disebelah ini memperlihatkan penampang (atau kalau dilihat dari pinggir), bagaimana terjadinya turun dan bergesernya rumah hingga 8 meter vertikal dalam waktu sekejap. Lah, kalau terbentuk danau dalam sekejap lah ya medeni lan nggegirisi ta ya … menakutkan juga, kan ?

Nah dari penampang tersebut terlihat bahwa adanya bidang luncur (slide surface), juga terlihat adanya rekahan-rekahan dibagian atas. Ini jelas sekali menujukkan bahwa turunnya rumah tersebut sebenernya memang menurunnya permukaan tanahnya akibat bergeser sambil turun akibat longsoran. Disitu terlihat bahwa rumah yg diatas turun, iya hingga 8 meter dan bergeser hingga 20 meter. Wah itu halaman rumahnya tambah luas donk .. upst !

Coba perhatikan bahwa rumah yg berada dibawah lereng yg curam rawan longsor juga berbahaya tertimpa timbunan tanah.

Looh kan longsoran itu terjadi disekitar patahan Opak juga , kan ?
Iya memang, tetapi longsoran tersebut bukan pada bidang-bidang patahan yg ada di sekitar Opak. Sehingga penampang-penampang ini akan mirim dijumpai dibeberapa tempat di pinggiran lereng-lereng curam yg terlihat dalam peta (gambar) diatas itu.
Tapi kan deket dengan patahan kan ?
Duh, pasti banyak yg khawatir dengan patahan sepanjang Sungai Opak ini kan ?

eh, sebenernya yg bergerak itu bukan patahan sepanjang opak, Nanti saya tuliskan ditempat lain tentang patahan dan gempa-gempa ini dari buntut gempa yg diteliti ahli geofisika dan erthquake geologist ini di artikel tentang “buntut gempa” (after shock).

Jadi yg seperti apa patahan yang membentuk danau ?

Patahan yg membentuk danau di Sumatra berupa patahan geser (strike slip). Patahan geser ini tentusaja tidak lurus seperti garis. Patahan ini dapat berbelok-belok. Apabila belokannya stepping atau loncatannya ke kanan seperti yang terlihat di gambar samping, maka ada bagian-bagian tertentu, di tempat belokan itu, akan membentuk graben atau cekungan. Graben atau cekungan inilah yg kalau terisi air maka akan membentuk danau.

Disebelah ini kalau saya potong penampang diatas sesuai garis A-B. Maka terlihat profil dari danau yg terbentuk akibat patahan geser. Danau di Sumatra yg terbentuk akibat patahan geser sumatra ini yg terkenal adalah Danau Singkarak dan danau Ranau. Wah bagus dan indah looh kedua danau ini. Dan jangan kaget, danau Singkarak ini memiliki kedalaman hingga 268 meter !!. Bayangkan kedalaman laut jawa itu maksimum mungkin 30-50 meter saja.

Patahan Opak, sependek pengetahuanku, bukanlah patahan geser tetapi patahan normal atau patahan turun, dimana daerah jogja-bantul merupakan daerah yg turun. Yang tidak turun itu daerah perbukitan Wonosari, yang kalau dari parang tritis jelas banget terlihat tebing-tebingnya.

Gimana ?
Beda kan ? pembentukan danau dengan longsoran yg terjadi di Bantul kemarin tidaklah sama. Buat kawan-kawan di Bantul jangan takut Kota Bantul tenggelam, buat kawan di Sumatra anda beruntung memiliki danau yang indah. Namun kawan saya semua di Sumatra maupun Bantul tentunya harus tetap wasada dengan bahaya gempa yg dipicu longsoran.

Skalian ngingetin tetang bahaya longsoran ya, aku ambil dari selebarannya dari LIPI, Bulan-bulan ini merupakan bulan yg penting karena kondisi curah hujannya :

• Juli = Perhatian pada awal musim hujan
• Agustus dan September = pemeliharaan lingkungan
• Juni dan Oktober = Waspada
• Mei dan November = Bahaya
• Desember sampai April = AWAS !

Referensi :

• Dwikorita Karnawati And Teuku Faisal Fathani, 2006, Mechanism And Impact Of Earthquake Induced Landslides In Yogyakarta Province, Indonesia.
• –, Atlas Kawasan Gempabumi 27 Mei 2006. edisi 27 Juni 2006. Pemda DIY dan Pemda Jateng.

Yogyakarta , Tulisan jomlo

Pada pertengahan tahun 2005 (Mei-Agustus) kami melakukan penelitian dengan tema “Konflik Keseharian di Pedesaan Jawa”. Pilihan tema tersebut didasari oleh dua alasan: konseptual/teoretis dan praksis. Alasan pertama mencakup cara pandang dan penjelasan teoretis tentang kehidupan masyarakat perdesaan, (khususnya petani); sedangkan yang kedua mencakup soal usaha pengorganisasian untuk mendorong transformasi sosial di perdesaan, khususnya yang diprakarsai ornop (organisasi non-pemerintah). Persoalan di tataran konsep/teori dilatarbelakangi oleh perdebatan pendekatan ekonomi moral (Scott 1976) dan ekonomi politik/pendekatan minimalis (pilihan rasional) (Popkin 1979). Khusus dalam konteks kajian pedesaan di Indonesia (Jawa) dipicu oleh pandangan dan kesimpulan Clifford Geertz tentang masyarakat pedesaan Jawa.

Sejak awal kami bersikap hati-hati untuk menerima pandangan ketiga ahli pedesaan di atas mengingat dinamika dan perubahan masyarakat pedesaan yang terjadi di Indonesia, terutama sejak jaman Orde Baru begitu cepat. Di samping itu, kami menyadari bahwa kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh ketiga ahli di atas tidak bebas dari kepentingan—tidak bebas dari pengaruh dinamika sosial, ekonomi dan politik internasional serta pertentangan ideologi sosialisme-komunisme versus liberalisme-kapitalisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua berakhir sampai kurang lebih tahun 1990-an. Atas dasar itulah penting untuk meninjau kembali beberapa tesis atau kesimpulan yang dikemukakan oleh ketiga ahli tersebut.

Namun demikian, untuk kepentingan diskusi kali ini pembahasan tidak akan difokuskan pada wacana perdebatan konsep/teoretis, tetapi pada wacana yang berkembang dalam praksis pengorganisasaian yang diprakarsai ornop. Dalam hal itu pembahasan akan difokuskan pada soal “cara pandang” dan gambaran tentang kehidupan masyarakat perdesaan; sedangkan pembahasan tentang dinamika masyarakat perdesaan akan difokuskan pada masalah penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan “sumber-sumber kekayaan” dan “sumber pemenuhan kebutuhan hidup” di desa. Pembahasan terhadap kedua hal tersebut kami anggap penting, mengingat keduanya merupakan titik persoalan yang selayaknya mendapat perhatian pertama dan utama dalam upaya mendorong proses transformasi sosial di pedesaan.

Wacana Pembuka

Tema utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah “konflik”—yakni konflik keseharian masyarakat perdesaan dalam hubungan agraria. Pilihan tema tersebut pertama-tama merupakan tanggapan atas munculnya minat dan perhatian ornop (organisasi non-pemerintah) terhadap persoalan agraria dan kemiskinan perdesaan. Menariknya, perhatian terhadap kedua isu tersebut tidak hanya mewujud dalam bentuk penelitian dan berbagai kajian kritis tentang perdesaan (White 2006), melainkan berkembang menjadi gerakan sosial dengan tema yang beragam—“reforma agraria/landreform”, “kedaulatan pangan”, “pertanian mandiri”, “pertanian organik”, “pembaruan desa” dan “revitalisasi adat”. Namun, dari sekian banyak tema yang muncul, reforma agraria merupakan tema yang paling mengemuka dan mendapat dukungan dari banyak pihak.

Di tataran wacana, muncul berbagai kajian perdesaan yang mengangkat tema-tema kritis, seperti “reforma agraria/landreform” (Bachriadi et.al 1997; Hardiyanto 1998; Wiradi 2000; Suhendar at.al. 2002; Fauzi 2003), “politik dan hukum agraria” (Ruwiastuty 1997; Fauzi 1999); “ketimpangan agraria” (Suhendar 1995; Sadikin 2004a dan 2004b; Mahanani 2004), “konflik agraria” (Suhendar 1995 dan 1997; Fidro 1995; Suhendar dan Winarni 1997; Budi Agustono et.al. 1997; Bachriadi dan Lucas 2001; Zakaria dan Lounela 2002; Araf dan Puryadi 2002; Napiri dan Sadikin 2004), “gerakan petani” (Hafid 2001; Zubir 2002; Kusuma dan Agustina 2003; Fauzi 2005a dan 2005b); “agraria dan pelanggaran HAM” (Bachriadi 1998); “kapitalisasi perdesaan” (Bachriadi 1995; Gunawan et.al. 1995; Gunawan et.al. 1998; Sosialismanto 2001; Sangaji 2002; Santoso 2004); “pembaruan desa” (Suharso 2002; Zakaria 2004; Cahyono 2006); “globalisasi dan kemiskinan di perdesaan” (Setiawan 2003; Khudori 2004). Sementara itu, di tataran gerakan sosial muncul berbagai macam program aksi pemberdayaan dan penguatan petani/masyarakat perdesaan yang diikuti dengan lahirnya berbagai ornop agraria, dan organisasi petani di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai gejala yang menunjukkan titik balik dari era Orde Baru, perkembangan dalam wacana kajian agraria dan terutama gerakan sosial mendapat perhatian banyak pengamat sosial. Namun, perhatian umumnya lebih tercurah pada isu demokratisasi dan civil society. Kecuali White (2002 dan 2006), hampir tidak ada pengamat sosial yang mencoba membahas kaitan antara perdebatan teoretis dalam wacana kajian perdesaan dengan maraknya gerakan sosial (gerakan reforma agraria). Para pengamat pada umumnya lebih tertarik untuk mendeskripsikan gejala yang muncul daripada menjadikan gejala tersebut sebagai bahan sekaligus jalan masuk untuk merefleksi wacana pengetahuan teoretis tentang isu agraria dan perdesaan.

Terkait dengan alasan pertama, ketertarikan kami pada tema konflik mengingat tema tersebut merupakan pusat perhatian sekaligus pintu masuk utama ornop dalam mendorong transformasi sosial di perdesaan. Namun demikian, usaha seperti itu tampaknya tidak akan membawa hasil baik jika tidak didukung oleh usaha serius untuk merefleksi kembali anggapan dan cara pandang kita tentang masyarakat perdesaan. Itu artinya, untuk memahami mengapa persoalan ketimpangan tanah seolah-olah hanya menjadi milik kelompok masyarakat yang mengalami penggusuran tanah memerlukan pengetahuan yang tidak hanya sekadar membahas ketimpangan agraria.

Wacana Utama

Membahas kehidupan masyarakat perdesaan mau tidak mau akan bersentuhan dengan petani, yakni segolongan orang yang hidup dari hasil bercocok tanam melalui pengolahan tanah. Walaupun mata pencaharian orang-orang desa beragam, sebagian besar adalah petani, dan kegiatan pertanian masih menjadi sumber penghasilan utama masyarakat desa. Menurut hasil Sakernas tahun 2003, dari jumlah angkatan kerja Indonesia yang sudah memasuki lapangan pekerjaan, sebanyak 42.001.437 orang (46%) bekerja di sektor pertanian, sedangkan sebanyak 48.783.478 orang (54%) tersebar di sektor industri, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan, jasa dan lain-lain. Angkatan kerja terbanyak berada di Pulau Jawa yang jumlahnya mencapai 59.861.000 orang. Sisanya sebanyak 40.455.000 orang berada di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya.

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam memecahkan masalah, ketenaga kerjaan di Indonesia. Namun demikian, khusus di Pulau Jawa, daya dukung untuk itu tampaknya terus mengalami penurunan. Hal itu terlihat dari semakin menyempitnya luas tanah pertanian—terutama sawah—akibat ahli fungsi. Sebagai gambaran, antara tahun 1981-1998, alih fungsi sawah di Pulau Jawa kurang lebih mencapai 1.000.000 hektar, sementara pencetakan sawah baru hanya 518.000 hektar (52%). Itu artinya, dalam kurun waktu 17 tahun, sawah di Pulau Jawa berkurang seluas 483.000 hektar (48%) (Khudori 2003). Data yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun (1994—1999), tanah pertanian di pulau jawa yang mengalami alih fungsi seluas 81.176 hektar, dengan rincian 33.429 hektar untuk perumahan, da 47.747 hektar untuk industri (Suara Pembaruan Daily, 19/04/2005, www.suarapembaruan.com)

Di samping menghadapi persoalan alih fingsi tanah, Indonesia secara keseluruhan dan Pulau Jawa khususnya juga menghadapi masalah ketimpangan agraria. Hal itu terlihat dari struktur penguasaan tanah yang didominasi oleh petani gurem—petani yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa. Menurut hasil Sensus Pertanian tahun 2003, jumlah rumah tangga petani gurem di Indonesia adalah 13.663.000, sementara petani pengguna lahan sebanyak 24.176.000 (Berita Resmi BPS, No.06/VII/2/02/2004, www.bps.go.id). Dalam kurun waktu sepuluh tahun (1993—2003), jumlah rumah tangga petani gurem meningkat, yakni dari 10.804.000 pada tahun 1993 menjadi 13.663.000 pada tahun 2003. Demikian pula di Pulau Jawa, jumlahnya meningkat dari 8.067.000 pada tahun 1993 menjadi 9.989.000 pada tahun 2003, atau bertambah sebanyak 1.922.000 rumah tangga .

Peningkatan rumah tangga gurem selama tahun 1993—2003 sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di perdesaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komite Penaggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (KPKRI), pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat sebanyak 17.200.000 orang (www.kpkri.org, 20 Januari 2006). Pada tahun 2003 jumlahnya meningkat menjadi 25.100.000 orang.

Secara teoritis, ketimpangan agraria dan meningkatnya jumlah penduduk miskin di perdesaan dapat memicu timbulnya gejolak asosial dan konflik terbuka antara golongan miskin yang tidak memiliki tanah atau luas tanahnya kecil dengan golongan kaya yang menguasai tanah luas. Namun demikian, selama kurang lebih 38 tahun (1965—2003)—selama dan setelah kekuasaan formal Orde Baru berakhir—sebagian masyarakat perdesaan tampak berjalan dalam “Harmoni”, jauh dari konflik dan gejolak sosial yang berarti seperti yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 1960-an. Kalaupun sepanjang masa itu muncul beberapa konflik agraria yang cukup besar, seperti kasus Kedung Ombo, Jenggawah, Badega, Cimacan, Jaluran, Nipah, dan konflik-konflik agraria yang terjadi antara tahun 1998—2002, hal itu belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan realitas ketimpangan agraria dewasa ini. Lebih dari itu, konflik-konflik tersebut seluruhnya dilatarbelakangi masalah penggusuran tanah , bukan disebabkan oleh realitas ketimpangan agraria yang tajam atau adanya pola hubungan produksi eksploitatif. Itu artinya, konflik-konflik tersebut masih berupa konflik restoratif, yakni konflik yang lahir dari upaya petani (masyarakat perdesaan) untuk mengambil kembali hak-hak atas sumber agraria yang hilang atau terancam hilang (Aditjondro 2002:394)

Melihat kenyataan tersebut kita dapat mengatakan bahwa walaupun konflik agraria terkait dengan persoalan akses dan kontrol petani atas tanah, hal itu belum cukup menunjukan adanya kaitan yang kuat dengan masalah ketimpangan agraria. Dengan kalimat lain, ketimpangan agraria belum menjadi kondisi yang mencukupi bagi timbulnya konflik terbuka. Hal itu akan terlihat semakin jelas jika disandingkan dengan munculnya gejala penjualan tanah hasil reklaiming oleh petani-petani yang mengalami penggusuran—yang diasumsikan “lapar tanah”. Kenyataan tersebut tentu saja mengundang kita untuk bertanya, apa sebenarnya penyebab utama konflik agraria di perdesaan? Apakah ada kaitan erat antara kebutuhan tanah garapan dan konflik agraria? Jika penyebab konflik agraria adalah ketimpangan dan kondisi lapar tanah, mengapa konflik yang muncul masih bersifat restoratif, bukan transformatif—yakni konflik yang lahir dari upaya masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah garapan yang sebelumnya tidak atau belum pernah mereka miliki (Aditjondro 2002:394)?

Sekilas tentang Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua desa dataran rendah Jawa Tengah. Desa pertama kami sebut “Desa Pangur”, terletak di Kabupaten Kebumen; dan yang kedua kami sebut “Desa Sepur”, terletak di Kabupaten Banyumas. Kerja lapangan yang kami lakukan terhitung sangat singkat—sekalipun kami tinggal dan bergaul dengan penduduknya—kurang lebih satu setengah bulan untuk satu desa. Kurang lebih satu bulan waktu efektif kami mewawancarai beberapa orang penduduk dari semua golongan—petani, buruh tani dan bukan petani, tokoh maupun bukan tokoh masyarakat—melakukan pengamatan, dan dalam beberapa kesempatan yang direncanakan maupun tidak kami melakukan wawancara dan diskusi secara berkelompok.

Selain melakukan wawancara dengan masyarakat, selama melakukan kerja lapangan kami pun mengadakan beberapa kali diskusi dengan beberapa ornop pendamping petani/masyarakat perdesaan yang ada di kedua kabupaten tempat kami melakukan penelitian. Usaha tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi sekaligus membuat perbandingan antara temuan sementara kami dengan pengalaman ornop pendamping di lapangan. Ada banyak hal yang menarik untuk dicatat dari hasil diskusi tersebut. Salah satunya yang paling banyak menarik perhatian kalangan ornop adalah mengenai perilaku masyarakat desa dalam menanggapi berbagai persoalan di lingkungannya, khususnya yang menyangkut penguasaan sumber kekayaan di dalam desa.

Desa yang kami pilih sebagai lokasi penelitian sengaja bukan desa yang didampingi ornop dan bukan desa yang pernah atau sedang mengalami konflik agraria terbuka. Pada awalnya pemilihan lokasi ini mendapat banyak tantangan dari kalangan ornop. Mereka berpikir, akan sulit untuk memahami alasan-alasan yang mendasari terjadinya konflik jika penelitian dilakukan di desa yang belum pernah atau tidak sedang menghadapi kasus konflik. Pertanyaan itu logis, jika persoalan konflik semata-mata dipandang sebagai persoalan hukum. Lebih dari itu, usaha yang kami tempuh akan dianggap aneh jika konflik agraria dipahami sebatas konflik restoratif dan konflik terbuka yang umumnya menjadi sasaran kerja ornop pendamping petani. Arti penting dari studi ini paling tidak dapat memberikan gambaran bahwa usaha untuk mendoring transformasi sosial di perdesaan—melalui pelaksanaan reforma agraria—mensyaratkan adanya sebuah pemahaman yang cukup jernih tentang dinamika masyarakat perdesaan dalam menghadapi kondisi ketimpangan dan arus perubahan yang melanda perdesaan. Dengan demikian, konsekuensinya adalah: pertama, usaha pengorganisasian dan penguatan masyarakat perdesaan untuk mendorong pelaksanaan reforma agraria selayaknya tidak hanya dilakukan pada kelompok masyarakat yang mengalami penggusuran tanah dan konflik terbuka, tetapi juga kepada seluruh masyarakat perdesaan yang menggantungkan hidupnya pada tanah. Kedua, perlu pemahaman yang cukup jernih tentang bagaimana masyarakat menilai dan menafsirkan kondisi lingkungannya, serta bagaimana mereka bertindak dan berperilaku dalam menghadapi kondisi ketimpangan dan perubahan di perdesaan.

Adapun pokok persoalan penting dicatat adalah bahwa masalah ketimpangan agraria pada dasarnya bukan hanya milik masyarakat yang mengalami penggusuran tanah, tetapi merupakan persoalan seluruh masyarakat perdesaan yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber agraria. Ketimpangan agraria dalah persoalan sentral masyarakat Indonesia, terlepas dari apakah masyarakat yan bersangkutan mengalami konflik restoratif maupun tidak. Di letakkan dalam peran ornop sebagai salah satu kekuatan pendorong transfomasi sosial di perdesaan, maka usaha-usaha pengorganisasi dan penguatan masyarakat perdesaan selayaknya tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami penggusuran tanah, tetapi juga kepada seluruh masyarakat perdesaan yang menggantungkan kebutuhan hidupnya tanah.

Hasil Lapangan

Pengetahuan tentang perdesaan hampir sepenuhnya didasari citra kehidupan yang bersahaja dan tidak mengenal pamrih. Masyarakat desa digambarkan sebagai komunitas yang menjunjung tinggi kebersamaan, memiliki ikatan sosial yang kuat dan senantiasa menjaga harmoni. Gambaran seperti itu tampaknya lebih mencerminkan harapan daripada kenyataan yang benar-benar ada. Gambaran kebersahajaan desa kerap disandingkan dengan wajah ketertinggalan dan kemelaratan. Penggunaan istilah “urang kampung” (Sunda), “wong ndeso” (Jawa) lebih bermakna merendahkan daripada menunjuk identitas asal-usul seseorang. Ambiguitas semacam itu—harapan kebersahajaan dan pengakuan terhadap kondisi kemelaratan—kemudian mewujud menjadi sesuatu yang kontradiktif. Hal itu akan terlibat jika kita mencermati propaganda pemerintah dalam menciptakan kepatuhan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Di satu sisi pemerintah mengagungkan citra masa lalu masyarakat desa yang dipercaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral—karena itu berusaha dipertahankan—sementara di sisi lain pemerintah pula yang terus mendorong agar masyarakat desa memodernkan diri, yang itu berarti harus meninggalkan cara-cara hidup tradisional.

Pandangan sebaliknya datang dari kalangan penggiat organisasi non-pemerintah yang cenderung memposisikan dirinya sebagai “penyeimbang” pemerintah dalam memberi alternatif penataan masyarakat yang ideal—adil dan makmur. Pandangan ornop pada umumnya tidak menganggap sifat tradisional yang biasa dilekatkan pada masyarakat desa sebagai penghambat kemajuan. Sebaliknya, proses modernisasilah yang menyebabkan masyarakat desa tertinggal. Berbeda dengan pemerintah, jawaban yang mereka tawarkan pada umumnya bukan berusaha memodernkan masyarakat desa (rasionalisasi), melainkan “mengembalikan”— menata kembali institusi sosial dan tata kehidupan masyarakat desa yang dianggap telah dirusak oleh proses modernisasi.

Jika kedua pendapat tersebut diletakkan dalam kerangka pemikiran dikotomis tradisional-modern, keduanya sama-sama tidak realistis. Pandangan pemerintah jelas kontradiksi, sementara pandangan ornop a-historis. Mengembalikan tata kehidupan masa lalu bukan hanya membangun kesadaran tentang penting atau baiknya masa lalu, melainkan juga mengembalikan tatanan alam dan sosial yang ada pada suatu masa. Contohnya kampanye ornop tentang gerakan pertanian organik dan penataan produksi pangan lokal. Bagaiman gagasan tersebut bisa diwujudkan jika daya dukung fisik dan sosial untuk itu sudah sudah tidak ada. Lebih dari itu, bagaimana gagasan kemandirian pangan yang sangat kental warna ideologisnya itu bisa terwujud jika masyarakat desa lebih berpikir ekonomis daripada berkutat dengan keyakinan ideologis. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang masyarakat desa masih diliputi penyederhanaan dan didasarkan pada klaim-klaim kebenaran yang jarang bahkan nyaris tidak pernah dikritisi.

***

Sekali lagi kami kemukakan bahwa gambaran kebersahajaan masyarakat desa lebih merupakan citra atau kenyataan yang dibayangkan tentang tata kehidupan yang ideal. Di satu sisi, penggambaran semacam itu adalah untuk menciptakan harmoni dan meredam potensi konflik dan perlawanan rakyat terhadap penguasa seperti dapat kita lihat dalam praktik politik pemerintah Orde Baru (Schrauwers 2002). Di sisi lain, bisa juga digunakan untuk menolak sistem sosial baru yang akan menghancurkan tata sosial lama.

Sejalan dengan pencitraan kehidupan desa yang damai dan tentram, masyarakat desa digambarkan bersifat tradisional, tidak mengenal pelapisan sosial dan egaliter, kontras dengan masyarakat modern. Seperti halnya citra perdesaan, pencitraan masyarakat desa pun didasari oleh kepentingan pengendalian. Melalui pencitraan seperti itu penguasa supradesa memiliki klaim dan legitimasi penuh untuk mengarahkan kehidupan masyarakat desa yang sejalan dengan kehendak penguasa.

Sudah cukup banyak penelusuran sejarah yang menunjukkan bahwa gambaran masyarakat desa yang tidak mengenal pelapisan sosial, egaliter, subsisten dan terisolasi dari ekonomi uang adalah keliru. Demikian pula tentang gambaran pola hubungan sosial masyarakat desa yang dianggap mendasarkan pada prinsip-prinsip moral daripada perhitungan rasional yang lebih berorientasi pada kepentingan individu. Bahwa perilaku moral dan rasional melingkupi kehidupan dan perilaku masyarakat desa memang benar, tetapi tidak berarti kedua prinsip itu berjalan secara linier, yang satu mendahului dan yang satunya lagi belakangan. Tidak berarti bahwa dalam konteks sejarah tertentu masyarakat desa lebih mendahulukan prinsip moral, dan dalam konteks sejarah dikemudian hari lebih mendasarkan perilakunya pada pertimbangan rasional. Perilaku yang didasari pertimbangan moral bukanlah ciri kehidupan masa lalu (prakapitalis), dan sebaliknya, perilaku rasional bukan ciri kehidupan masyarakat desa setelah bersentuhan dengan ke dalam sistem pasar (kapitalisme). Antara moral dan rasional tidak bisa disejajarkan dengan tradisional dan modern. Kecuali bahwa masyarakat desa memiliki ketergantungan terhadap tanah (sumber agraria) dan sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, sukar kiranya bagi kita untuk memahami dinamika dan perubahan masyarakat perdesaan jika masih menggunakan perspektif dikotomis tradisional-modern, atau moral-rasional.

Baik di Desa Pangur maupun Desa Sepur masyarakatnya terbagi ke dalam lapisan sosial berdasarkan penguasaan tanah. Pelapisan tersebut tidak hanya nyata dalam arti fisik, tetapi juga sebagai pengetahuan umum masyarakat. Nyata secara fisik menunjuk pada besar kecilnya luas tanah yang dikuasai seseorang, sedangkan sebagai pengetahuan menunjuk pada persepsi masyarakat tentang tanah dan penguasaan/pemilikan atasnya. Secara fisik, besar kecilnya tanah yang dikuasai seseorang menentukan besar kecilnya pendapatan yang bisa diperoleh orang yang bersangkutan. Dengan begitu, sedikit banyak akan menentukan juga kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Sebagai pengetahuan, besar kecilnya penguasaan tanah menentukan bagaimana seseorang selayaknya berperilaku di dalam masyarakat dan berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya.

Namun demikian, baik di Desa Pangur maupun Desa Sepur, basis material berupa penguasaan tanah itu tidak secara determinan menentukan perilaku dan tindakan sosial masyarakat. Hal ini memungkinkan, karena desa sudah sangat terbuka terhadap berbagai perubahan yang datang dari luar. Akibatnya, pengetahuan masyarakat desa pun tidak hanya bersumber dari hasil bentukan struktur sosial di lingkungannya, melainkan juga dari pengetahuan yang berasal dari lingkungan sosialnya. Pengetahuan yang diperoleh masyarakat melalui pendidikan formal misalnya, lebih banyak berasal dari luar konteks masyarakat desa. Demikian pula dengan pengetahuan tentang tindakan dan cara berperilaku, bisa bersumber dari pengetahuan yang lahir dari struktur sosial masyarakat yang bersangkutan, bisa juga tidak.

Seorang buruh tani tidak bisa dengan gegabah bertindak sekehendak hatinya ketika berhadapan dengan pemilik tanah, mengingat kedudukannya yang tergantung kepada mereka. Namun demikian, buruh tani pun tidak dengan begitu saja mau mengafirmasi tuntutan struktur sosial desa tentang kepantasan berperilaku di hadapan pemilik tanah. Hal serupa berlaku juga bagi para pemilik tanah ketika berhubungan dengan buruh tani. Dalam hubungan buruh-majikan misalnya, bisa sangat personal. Hal itu berbeda dengan hubungan buruh-majikan di sektor industri manufaktur perkotaan. Namun demikian, hal itu tidak bisa hanya dijelaskan dari aspek budaya, yakni masyarakat desa masih menganut budaya pra-kapitalis. Pola hubungan semacam itu pada dasarnya lahir dari kemampuan setiap aktor dalam mengartikulasikan pengetahuannya (struktur dalam) vis a vis struktur luar yang mengkerangkai pola perilaku sosialnya di masyarakat.

Di desa, kemampuan aktor mengartikulasikan struktur dalamnya bergantung pada seberapa besar posisi tawar aktor yang bersangkutan di dalam masyarakat. Posisi tawar itu sendiri bergantung pada, atau ditentukan oleh konteks ketika struktur dalam seorang aktor dinegosiasikan dengan struktur luar yang mengkerangkainya.

Secara sosial masyarakat memiliki institusi yang salah satunya mengatur tentang apa, bagaimana dan kapan seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama dan mendahulukan kepentingan pribadi. Namun demikian, konsep dan pengetahuan tentang kepentingan bersama dan individu itu sama sekali tidak absolut melainkan sangat lentur terhadap perubahan pengetahuan yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks sejarah tertentu misalnya, menutup akses seseorang terhadap sumber pemenuhan kebutuhan bisa dianggap tidak bermoral, sementara dalam konteks yang lain dianggap wajar, atau sekurang-kurangnya lebih permisif terhadap tindakan-tindakan semacam itu. Apakah yang pertama bisa dianggap lebih bermoral dibanding yang kedua? Apakah prinsip-prinsip komunal lebih penting dibanding prinsip individu, atau justru sebaliknya? Jawabannya bisa ya juga bisa tidak, bergantung pada konteksnya. Karena itu, hal yang penting untuk dibahas bukan mempersoalkan apakah perilaku dan pola hubungan masyarakat itu dikendalikan oleh pertimbangan moral atau bukan, melainkan bagaimana kita menemukan kaitan sekaligus benturan antara pengetahuan pribadi seorang aktor di satu pihak, dan pengetahuan yang disepakati umum di lain pihak dalam kerangka hubungan sosial dan pengaturan masyarakat dalam proses distribusi sumber pemenuhan kebutuhan hidup.

Benturan antara stuktur dalam seorang aktor dengan struktur luar yang sudah terinsitusikan melahirkan perilaku manipulatif dan mendua. Namun, karena setiap aktor berada dalam kondisi dan posisi yang sama, perilaku manipulatif dan kemenduaan itu tidak kemudian melahirkan benturan terbuka, karena setiap aktor sama-sama menyadari dan memiliki pola perilaku sama. Prinsip “tahu sama tahu” menjadi alat peredam sekaligus alat untuk mengindari terjadinya konflik terbuka. Pilihan tindak dan perilaku itu pun dipengaruhi oleh adanya kepentingan yang berlapis pada setiap aktor yang memungkinkan tidak terjadinya konflik terbuka. Tindakan “tahu sama tahu” menjadi mungkin terjadi karena aktor yang berkonflik berusaha melindungi kepentingannya masing-masing dan meminimalisasi resiko buruh yang diperkirakan akan muncul.

Selain adanya kepentingan yang berlapis, pola hubungan konfliktual yang tidak melahirkan konflik bisa terjadi jika aktor-aktor yang berhubungan memiliki ikatan sosial yang lebih dekat. Dalam hal itu, aspek ketetanggan memainkan peran cukup penting dalam meredam konflik terbuka di antara aktor-aktor yang kepentingannya berbeda.

Namun demikian, seperti sudah disinggung di atas, pilihan-pilihan tindakan dan perilaku seorang aktor juga bergantung pada konteks yang melingkupinya. Pilihan tindakan dalam konteks tertentu akan berbeda dengan tindakan dalam konteks lainnya. Perbedaan tersebut bergantung pada seberapa besar kemampuan seseorang mengartikulasikan struktur dalamnya di dalam kerangka struktur luar yang melingkupinya. Seorang aktor kemungkinan besar akan “menunjukkan” tindakan dan perilaku yang berdasarkan prinsip moral—mendahulukan kepentingan bersama dan banyak orang—jika aktor yang bersangkutan berada dalam konteks hubungan yang menyangkut soal kepentingan banyak orang. Namun, pilihan tindakannya itu pada dasarnya terlepas dari persoalan moral dan rasional. Dalam hal itu, persoalan bukan terletak pada soal seseorang itu memegang prinsip moral atau rasional, melainkan ditentukan oleh seberapa besar seorang aktor mampu mengartikulasikan dan merundingkan struktur dalam miliknya dengan struktur luar yang secara sosial mengkerangkai tindakan dan perilakunya didalam masyarakat.

***

Struktur dalam seorang aktor tidak pernah lepas dari kerangka struktur luar. Di perdesaan, struktur luar yang cukup kuat mempengaruhi seorang aktor dalam menentukan tindakan dan perilakunya antara lain agama, pendidikan formal, pemerintahan, struktur penguasaan tanah, dan ikatan kekerabatan. Setiap aktor memiliki struktur dalam yang senantiasa dipengaruhi oleh struktur-struktur tersebut. Walaupun tindakan dan perilaku setiap aktor dikendalikan oleh struktur dalam, tetapi dalam bertindak dan berperilaku akan senantiasa menggunakan, mengeksploitasi hingga memanipulasi struktur luar yang cukup dominan di dalam masyarakat.

Berdasarkan urain singkat di atas, ada beberapa hal menarik yang dapat kita diskusikan terkait dengan usaha-usaha yang ditempuh ornop dalam mendorong proses transformasi di pedesaan. Pertama, menyangkut cara pandang terhadap masyarakat desa. Disadari atau tidak, pandangan terhadap masyarakat desa untuk sebagian besar masih didominasi oleh perspektif ekonomi moral. Hal itu terutama tercermin dari usaha-usaha yang ditempuh untuk mendorong proses transformasi sosial di perdesaan. Gagasan kemandirian pangan, pertanian organik dan penataan produksi misalnya. Tentu gagasan-gagasan untuk mewujudkan kehidupan petani yang berdaulat dan bebas dari pemerahan, ketergantungan serta eksploitasi seperti itu adalah komitmen yang sudah selayaknya disepakati. Namun, memberikan solusi tanpa mempertimbangkan konteks kekinian dapat menjebak kita pada semangat romantisme yang sudah kehilangan pijakan empirisnya. Lebih dari itu, dapat mengabaikan persoalan fundamental yang sesungguhnya realistis untuk dilakukan.

Berdasarkan temuan kami di Desa Pangur dan Sepur banyak hal menunjukkan bahwa cara pandang, persepsi dan tafsir masyarakat perdesaan terhadap lingkungannya tidak banyak menemukan titik temu dengan pandangan-pandangn yang berakar dari perspektif ekonomi moral. Seseorang yang membeli tanah absentee pada kenyataannya tidak ditujukan untuk memberi sumbangan jaminan sosial kepada warga desa lainnya, melainkan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Dalam batas-batas tertentu, bahkan mengarah pada usaha spekulasi. Demikian pula dengan pandangan yang menganggap masyarakat desa sebagai komunitas yang solid, harmonis dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Pengetahuan dan struktur dalam orang-orang desa dewasa ini sudah sangat rumpil, paling tidak jika dibandingkan dengan gambaran masyarakat pedesaan yang dikemukakan oleh perspektif ekonomi moral dan perspektif-perspektif pemikiran pra-kapitalistik. Karena itu, kita tidak bisa menyederhanakan realitas pedesaan dengan merujuk pada gambaran dikotomis moral versus rasional. Betul bahwa perilaku moral dan rasional masih mewanai kehidupan orang desa, tetapi menerjemahkan hal itu sebagai sifat dan perilaku khas orang desa adalah keliru. Pada kenyataannya, pilihan perilaku moral lebih sering dijadikan sebagai alat manupulasi dan rasionalisasi tindakan seseorang atau kelompok orang dalam usaha memenuhi kebutuhannya atau melindungi kepentingannya.

Kenyataan-kenyataan tersebut kiranya dapat menjawab persoalan munculnya gejala penjualan tanah oleh petani yang berhasil mereklaim tanah-tanah yang terkena penggusuran. Bahwa tanah adalah sumber kehidupan masyarakat pedesaan memang betul, tetapi menganggap pandangan masyarakat desa terhadap tanah seperti yang digambarkan oleh penganut ekonomi moral adalah keliru. Tanah bagi orang desa tidak semata-mata dipahami sebagai sumber kekayaan yang dapat menopang kehidupannya. Tanah bagi orang desa dewasa ini adalah komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan. Karena itu tidak mengherankan jika institusi-institusi pemilikan dan penguasaan tanah cenderung tidak dibangun di atas landasan jaminan sosial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Seperti di Desa Sepur yang masih memiliki tanah kas desa. Munculnya mekanisme lelang dalam distribusi tanah bukan semata-mata ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa, melainkan sebagai sumber pendapatan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengelolaan desa dan pembangunan fisik. Jaminan-jaminan keamanan pangan yang berlaku dalam masyarakat desa pra-kapitalis sepenuhnya diletakkan dalam wilayah individu, bukan menjadi kewajiban desa.

Persoalan kedua yang menarik untuk didiskusikan adalah berkaitan dengan asumsi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perlawanan petani dan alasan-alasan yang mendasari terjadinya koflik agraria. Sebagian kalangan ornop menganggap bahwa konflik-konflik agraria yang merebak dewasa ini erat kaitannya dengan cara pandang masyarakat desa terhadap tanah dan kedudukan fundamental tanah dalam kehidupan masyarakat desa. Baik masyarakat desa yang mengalami penggusuran dan kemudian terlibat dalam konflik agraria terbuka, maupun masyarakat desa yang tidak mengalami penggusuran dan tidak terlibat dalam konflik, tidak bisa disederhanakan sebagai gejala perlawanan yang didasari oleh adanya ikatan yang kuat antara masyarakat desa dengan tanah. Bahwa masyarakat desa, khususnya petani membutuhan tanah memang betul, tetapi menganggap cara pandang mereka terhadap tanah layaknya cara pandang masyarakat pra-kapitalis adalah keliru. Seperti telah disebutkan di muka struktur dalam dan pengetahuan masyarakat desa, karena itu juga tafsir mereka tentang lingkungannya sudah banyak mengalami perubahan. Masyarakat desa sama halnya dengan masyarakat kota yang sering dianggap modern, bukan kelompok masyarakat yang steril dari cara pandang yang kapitalistik dan eksploitatif. Oleh sebab itu, memandang masyarakat desa sebagai kelompok sosial yang kontras dengan masyarakat perkotaan modern tidaklah tepat. Sama tidak tepatnya jika kita mengasumsikan perlawanan petani dalam konflik agraria semata-mata sebagai gejala lapar tanah.

Kedua persoalan yang kami kemukakan itu tentu tidak ditujukan untuk membuat pesimis upaya-upaya mentransformasikan masyarakat perdesaan, melainkan justru sebaliknya. Usaha kami itu diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran awal bahwa masyarakat desa dan realitas kehidupan di perdesaan tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Cara pandang dan kepentingan masyarakat desa sudah sangat rumpil dan bergeran mengikuti perubahan yang terjadi di dalam dan di luar desa. Karena itu, gagasan apa pun yang diajukan untuk mentransformasikan masyarakat perdesaan syarat utamanya adalah memahami dinamika kehidupan masyarakat pedesaan dan perubahan-perubahan yang melanda pedesaan. Jika agenda tersebut dilewatkan, maka besar kemungkinan setiap upaya untuk itu akan kandas di tengah jalan.

***

Daftar Bacaan

Buku
Aditjondro, George Junus, 2002. “Epilog. Aksi Petani, Represi Militer, dan Sosialisme Marga: Memperluas Wacana Permasalahan Tanah di Indonesia”, dalam Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (Ed.), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung, Yogyakarta: Insist, hal. 392—412.
Agustomo, Budi, Muhammad Ormat Tanjun dan Edy Suhartono, 1997. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Vs PTPN II: Sengketa Tanah di Sumatera Utara, Bandung: Akatiga dan Wahana Informasi Masyarakat.
Antlov, Hans, 2002. Negara dalam Desa: Patronase da Kepeminpinan Lokal, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Lapera.
Bachriadi, Dianto, 1995. Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital, Bandung: Akatiga.
Bachriadi, Dianto, Erfan Faryadi dan Bonnie Setiawan (Ed.), 1997. Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan KPA.
Bachriadi, Dianto dan Anton Lucas, 2001. Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Bachriadi, Dianto, 2002. “Warisan Kolonial yang tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat, dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (Ed.), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung, Yogyakarta: Insist, hal. 15—49.
Boeke, J.H. 1982. “Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda”, dalam Sajogjo, Bunga Rampai Perekonomian Desa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 1—38.
Boeke, J.H., 1983. Prakapitalisme di Asia, Terjemahan, Jakarta: Sinar Harapan.
Breman, Jan, 1986. Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial, Terjemahan, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES.
Brown, Laster R., et.al., 1982. Dua Puluh segi Masalah Kependudukan, Terjemahan, Jakarta: Sinar Harapan.
Budiman, Arief (Ed.), State and Civil Society in Indonesia, Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, hal. 421—440.
Cahyo, Heru (Ed.), 2005. Konflik Elite Politik Pedesaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Penelitian Politik – LIPI.
Clamer, John, 2003. Neo-Marxisme Antropologi: Studi Ekonomi Politik Pembangunan, Terjemahan, Yogyakarta: Sadasiva.
Collier, William L. et.al., 1996. Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan selama Dua Puluh Lima Tahun, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Evers, Hans Dieter (Peny.), Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern, Terjemahan, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Fauzi, Noer, 2003. Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global, Yogyakarta: Karsa, KPA dan Insist.
Fauzi, Noer, 2005. Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga, Yogyakarta: Insist Press.
Feith, Herbert dan Lance Castles (Ed.), 1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945—1965, Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
Fidro, Boy dan Noer Fauzi, 1995. Pembangunan Berbuah Sengketa: 29 Tulisan Pengalaman Advokasi Tanah, Bandung: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan.
Ganie-Rochman, Meutia, 2002. An Uphill Struggle: Advocacy NGOs under Soeharto’s New Order, Jakarta: Lab-Sosio UI.
Geertz, Clifford, 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia,Terjemahan, Cetakan Kedua, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin dan Mies Grijns, 1995. Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR-Bun Jawa Barat, Bandung: Akatiga.
Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin dan Endang Suhendar, 1998. Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat, Bandung: Akatiga.
Hasyim, Wan, 1988. Peasant under Peripheral Capitalism, Bangi, Selangor Darul Ehsan: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Hayami, Yujiro dan Masao Kikuchi, 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pndekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia, Terjemahan, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hefner, Robert W., 1999. Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, Terjemahan, Yogyakarta: LKIS.
Husken, Frans, Mario Rutten dan Jan-Paul Dirkse (Ed.), 1997. Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di bawah Orde Baru, Jakarta: Grasindo.
Husken, Frans, 1998. Mayarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830—1980, Terjemahan, Jakarta: Grasindo.
Ignas Kleden, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES
Insist, 2002. Memecah Ketakutan menjadi Kekuatan: Kisah-kisah Advokasi di Indonesia, Yogyakarta: Insist Press.
Kano, Hiryoshi 1984. “Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX”, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.28—84.
Kano, Hiroyoshi, 1990. Pagelaran: Anatomi Sosial Ekonomi Pelapisan Masyarakat Tani di sebuah Desa di Jawa Timur, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kartodirjo, Sartono, 1984. Pemberontakkan Petani Banten 1888, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Jaya.
Kasryno, Faisal (Peny.), Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Landsberger, Henry A. dan Alexandrov Yu. G., 1984. Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial, Terjemahan, Cetakan Keempat, Jakarta YIIS.
Legg, Keith R., 1983. Tuan, Hamba dan Politisi, Terjemahan, Jakarta: Sinar Harapan.
Lewang, Patrice, 2003. Ayo ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia, Terjemahan, Jakarta: KPG.
Li, Tania Murray, 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (Ed.), Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung, Yogyakarta: Insist.
Lucas, Anton dan Carol Warren, “Pembaruan Agraria dalam Era Reformasi”, dalam Chris Manning dan Peter Van Diermen (Ed.), 2000. Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis, Terjemahan, Yogyakarta: LKIS, hal. 269—323.
Lyon, Margo L., 1984. “Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa”, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 168—236.
Manning, Chris dan Peter Van Diermen (Ed.), 2000. Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis, Terjemahan, Yogyakarta: LKIS, hal. 269—323.
Marzali, Amri, 2003. Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nordholt, Nico Schulte dan Leontine Visser (Ed.), 1997. Ilmu Sosial di Asia Tenggara: dari Partikularisme ke Universalisme, Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
Onghokham, 1984. “Perubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah”, dalam M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Penyunting, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 3—27.
Paige, Jeffery, 2004. Revolusi Agraria: Gerakan Sosial dan Pertanian Eksport di Negara-negara Dunia Ketiga, Terjemahan, Yogyakarta: Pedati.
Polanyi, Karl, C.M. Arensberg, dan H.W. Pearson, 1988. “Ekonomi sebagai Proses Sosial”, dalam Hans Dieter Evers (Peny.), Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern, Terjemahan, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 107—137.
Popkin, Samuel L., 1979. Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Popkin, Samuel L., 1986. Petani Rasional, Terjemahan, Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 2002. Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan, Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
Selemink, Oscar, 2003. “Intervensi Ilmu Sosial”, dalam Philip Quarles van Ufford dan Ananta Kumar Giri (Ed.), Kritik Moral Pembangunan, Terjemahan, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 261—296.
Santoso, Hery, 2004. Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa sekitar Hutan di Jawa, Yogyakarta: Damar.
Schrauwers, Albert, 2002. “Itu tidak Ekonomis: Sifat Ekonomi Moral yang Berakar pada Ekonomi Pasar di Dataran Tinggi Sulawesi, Indonesia, dalam Tania Murray Li, 2002. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 163—2002.
Scott, James C., 1976. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistance in Southeast Asia, New Haven and London: Yale University Press.
Scott, James C., 1983. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara, Terjemahan, Cetakan Kedua, Jakarta: LP3ES.
———-, 1993. Perlawanan Kaum Tani, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
———-, 2000. Senjatanya Orang-orang yang Kalah, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Shiva, Vandana ,1997. Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India, Terjemahan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Shri Ahimsa-Putra, Heddy (Peny.), 2003. Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam Industri Kecil di Jawa, Yogyakarta: Kepel Press.
Soemardjan, Selo dan Kennon Breazeale, 1993. Cultural Change in Rural Indonesia: Impact of Village Development, Surabaya: Sebelas Maret University Press.
Soewardi, Herman, 2002. “Penyerapan Inovasi dari Lapisan atas ke Lapisan bawah”, dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 2002. Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, hal. 147—162.
Suhartono, 2000. “Konsep Optimisme Orang Jawa dalam Ketidakpastian: Kehidupan Desa di Berbagai Kerajaan”, dalam J. Thomas Lindblad, (Ed.), Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru, Terjemahan, Jakarta: LP3ES, hal. 259—280.
Stevens, Maila, Cecillia Ng, K.S., Jomo and Bee, Johara, 1994. Malay Peasant Women and the Land, London and New Jersey: Zed Books Ltd.
Suhendar, Endang, 1994. Pemataan Pola-pola Sengketa Tanah di Jawa Barat, Bandung: Akatiga.
Suhendar, Endang, 1995. Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat, Bandung: Akatiga.
Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni, 1997. Petani dan Konflik Agraria, Bandung: Akatiga.
Sztompka, Poitr, Sosiologi Perubahan Sosial, Terjemahan, Jakarta: Prenada.
Tamara, Nasir, 1997. Mengkaji Indonesia: Pengaruh Amerika dalam Dunia Intelektual Indonesia, Yogyakarta: Bentang.
Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi, 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tjondronegoro, Sediono M.P., 1999. Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih, Bandung: Akatiga.
Tornquist, Olle, 1990. “Notes on the State and Rural Change Java and India”, dalam Arief Budiman (Ed.), State and Civil Society in Indonesia, Australia: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, hal. 421—440.
Van der Eng, P. 2002. “Revolusi dalam Pertanian Indonesia? Pandangan Jangka Panjang mengenai Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian, dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), 2002. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, hal. 419—442.
Van Niel, Robert, 2003. Sistem Tanam Paksa di Jawa, Terjemahan, Jakarta: LP3ES.
Van Schaik, Atrhur, 1996. “Pahit-pahit Manis: Seabad Industri Gula Comal”, dalam Kano, Hiroyoshi Frans Husken, dan Djoko Suryo (Ed.), Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa sepanjang Abad ke-20, Bandung: Akatiga, hal. 41—76.
Van Ufford, Philip Quarles dan Ananta Kumar Giri (Ed.), 2003. Kritik Moral Pembangunan, Terjemahan, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Wallerstein, Immanuel, 1997. Lintas Batas Ilmu Sosial, Terjemahan, Yogyakarta: LKIS.
White, Ben, 1997. “Persoalan dan Kebijakan Kependudukan di Indonesia: sebuah sudut Pandang Non-Malthusian”, dalam Frans Husken, Mario Rutten dan Jan-Paul Dirkse (Ed.), Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di bawah Orde Baru, Jakarta: Grasindo, hal. 121—132.
White, Ben, 2002. “Agrarian Debates and Agrarian Research in Java, Past and Present”, dalam Endang Suhendar, et.al. (Peny.), Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi, Bandung: Akatiga, hal. 41—84.
White, Ben, 2006. “Di antara Apologia Diskursus Kritis: Transisi Agraria dan Pelibatan Dunia Ilmiah di Indonesia”, dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Terjemahan, Jakarta: Equinox, hal. 119—154.
Wiradi, Gunawan dan Makali, 1984. “Penguasaan Tanah dan Kelembagaan”, dalam Faisal Kasryno (Peny.), Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 43—130.
Wiradi, Gunawan dan Faisal Kasryno, 1984. “Penguasaan Tanah dan Kelembagaan”, dalam Faisal Kasryno (Peny.), Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 43—130.
Wiradi, Gunawan, 2000. Reforma Agraria: Perjalanan yang belum Berakhir, Yogyakarta: Insist.
Wolf, Eric R., 1985. Petani: Suatu Tinjauan Antropologis, Terjemahan, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers.
Wolf, Eric R., 2004. Perang Petani, Terjemahan, Yogyakarta: Insist Press.

Jurnal dan Majalah Ilmiah
Bernstein, Henry dan Terence J. Byres, 2001. “From Peasant Studies to Agrarian Changes”, Jurnal of Agrarian Change, Volume 1, No. 1, January 2001, hal. 1—56.
Budiman, Arief, 1996. “Fungsi Tanah dalam Kapitalisme”, dalam Jurnal Akatiga, Edisi 3, Juli 1996, hal. 11-22.
Husken, Frans dan Benjamin White, 1989. “Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa, Majalah Prisma, No. 4, Tahun XVIII, hal. 15—37.
Mangunwijaya, 1989. “Memahami Gerakan Rakyat”, Majalah Prisma No. 7, Tahun 1989 Jakarta: LP3ES.

Jurnal dan Situs on Line
Faryadi, Erpan, Tanpa Tahun, “Gerakan Petani dan Sengketa Agraria di Indonesia”, www.kpa.or.id.
Geertz, Clifford, 1961. “Studies in Peasant Life: Community and Society”, Biennial Review of Anthropology, Volume 2, hal. 1—41, On-line Source: http://www.iwp.uni-linz.ac.at/lxe/sektktf/gg/GeertzTexts/Studies_Peasant.htm, Diakses pada 4 Februari 2006.
Kurtz, Marcus J., 2000. “Understanding Peasant Revolution: from Concept to Theory and Case”, Theory and Society, 29, hal. 93—124.
Shanin, Teodor, 1989. “Agendas of Peasant Studies and the Perception of Parallel Realities”, Pulished in Teodor Shanin, 1990. Defining Peasants, Blackwell. On-line Source: http://www.msses.ru/shanin/agenda.html, 4 Februari 2006.

Working Paper
Mayrowani, Henny, et.al., 2004. Laporan Akhir Studi Prospek dan Kendala Penerapan Reforma Agraria di Sektor Pertanian, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Petanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia.
Napiri, Yusuf dan Sadikin, 2004. Dinamika Perbutan Tanah: Potret dari Lapangan (Kasus Perebutan Tanah Cagar Alam Gunung Simpang dan Perkebunan Agrabinta), Seri Working Paper AKATIGA, No. 18, Bandung: Akatiga.
Sadikin, 2005. “Struktur Agraria dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Pedesaan: Kasus Desa Kebanggan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah”, Seri Working Paper Akatiga, No. 22, Bandung: Akatiga.
Sadikin, 2005. Struktur Agraria dan Tingkat Pendapatan Masyarakat Pedesaan: Kasus Desa Wanasari, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Seri Working Paper Akatiga No. 23, Bandung: Akatiga.
Syafaat, Nizwar dan Supena Friyanto, 1995. “Faktor-faktor yang Mendorong Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian (Kasus di Tiga Kabupaten Jawa Barat)”, dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. III, No. 1, Jakarta: PEP-LIPI, hal. 31—59.
Syafaat, Nizwar, Pantjar Simatupang, Sudi Mardianto dan Khudori, 2005. Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional: Argumentasi Teoretis, Faktual dan Strategi Kebijakan, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Tarigan, Herlina, 2004. “Representasi Pemuda Pedesaan mengenai Pekerjaan Pertanian: Kasus pada Komunitas Perkebunan Teh Rakyat di Jawa Barat, Icaserd Working Paper, No.29, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic Research and Development), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Republik Indonesia.
Makalah
Wiradi, Gunawan, 1990. “Masalah Pertanahan di Indonesia dalam Perspektif Sejarah”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari, Tanah, Rakyat dan Keadilan dalam Dinamika Pembangunan, diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi-Sosial dan Agama (LAPPESA), Surabaya, 17 Maret 1990.
Wiradi, Gunawan, 2001. “Reforma Agraria sebagai Basis Pembangunan”, Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Arah Kebijakan Nasional mengenai Tanah dan Sumberdaya Alam lainnya, dselenggarakan oleh Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA), Pokja PSDA dan KPA, Bandung, 20—23 Agustus 2001.